May 12 2020

Focus Group Discussion Identifikasi Dan Penilaian Risiko Proyek Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta

Pada Hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 melalui video conference, telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Penilaian Resiko Proyek Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta yang melibatkan pemangku kepentingan di Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pemerintah Kabupaten yang direncanakan terlewati pembangunan Tol tersebut  serta pakar perguruan tinggi dan LSM. Dalam sambutan pembukaan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, ibu Reni Ahiantini, ST. MSc menyampaikan bahwa salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan Jalan bebas hambatan berbayar/tol trase Cilacap – Yogyakarta adalah Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, dimana Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Pasal 25B ayat (4) huruf e).

Selanjutnya melalui perwakilan tim kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dijelaskan bahwa Sistem Transportasi di Kawasan Barlingmascakeb yang sudah ada diantaranya adalah Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Bandara Tunggulwulung Cilacap, Terminal Type A Cilacap, Rencana Pembangunan Terminal Tipe A di Kebumen, Banyumas, dan Purworejo  serta Rencana pengembangan Bandara Pangsar Sudirman di Kabupatn Purbelingga, dimana rencana pengembangan struktur ruangnya juga sudah mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tegah. Tujuan Rencana Proyek KPBU Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta adalah sebagai infrastruktur yang mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya di Kawasan Barlingmascakeb dan Purwomanggung dengan melibatkan peran badan usaha/swasta. Rencana pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta diharapkan menjadi salah satu upaya dan strategi dalam :

  1. Mendorong investasi industri strategis;
  2. Sebagai penguat konektivitas dan sistem logistic di sisi selatan pulau jawa; dan
  3. Pengembangan sektor kepariwisataan.

Ruas Tol Perencanaan/Prakarsa yang terhubung dengan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Kementerian PUPR di Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 1) Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap; 2) Jalan Tol Tegal-Cilacap; 3) Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo. Lebih lanjut disampaikan bahwa rencana pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta ini,  panjang jalan tol 125,47 km dan row plan 80 meter dengan rencana sejumlah 4 (empat) Simpang Susun (SS), yaitu: SS. Purwokerto, SS. Soempioeh, SS. Kebumen, dan SS. Purworejo. Pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta diharapkan dapat segera teralisasi dengan konsep anggaran melalu mekanime KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Untuk lebih dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul maka dilaksanakan FGD yang melibatkan para pihak sehingga di harapkan adanya identifikasi awal terhadap rencana pembangunan jalan tol untuk dapat meminimalisir dampak-dampak yang kemungkinan akan ditimbulkanya.  Akademisi Prof. Ir. Sigit Priyatno, M.Sc., Ph.d dalam tanggapannya menyoroti tentang kemungkinan resiko yang akan timbul pada setiap tahapan pembangunan jalan tol dari tahap pra kontruksi, konstruksi dan paska kontruksi. Penanggap lain yaitu Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT. menyoroti terkait dengan  nilai ekonomi dari investasi jalan tol manakala menggunakan mekanisme KPBU yang secara benefit perlu di kalkulasi lebih detail lanjut. Dr. Bagus Hario Setiadji, ST, MT. menyoroti tentang fungsi jalan tol itu sendiri bagi keuntungan masyarakat secara luas baik penggunaan langsung maupun masyarakat terdampak dari pembangunan jalan tol tersebut.

Dalam sesie tanggapan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Bappeda Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa untuk meningkatkan peran Kabupaten Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan pengembangan Kawasan Cilacap sebagai Kawasan industri, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan upaya untuk melakukan evaluasi trase jalan Tol yang melintas di Kabupaten Cilacap. Upaya tersebut dilakukan dengan mengirim Surat Bupati Cilacap nomor tanggal 4 Desember 2019 Nomor 620/105959/37 kepada Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Kementerian PUPR RI terkait dengan Usulan Perubahan Trase Jalan Tol khususnya trase Cilacap-Yogyakarta dengan pertimbangan:

  1. Terdapat rencana pengembangan Kawasan Industri Cilacap Timur dan sekitar Kebumen yang diharapkan dapat langsung terhubung dengan trase jalan tol tersebut;
  2. Meminimalisir kemungkinan pemanfaatan lahan pertanian produktif yang ada di wilayah Kecamatan Maos dan Kecamatan Kroya (dari gambaran trase yang ada).

Perlu diketahui bahwa sebelum FGD Identifikasi Dan Penilaian Risiko Proyek Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta”, Bappeda Kabupaten Cilacap telah melakukan upaya tindak lanjut terkait surat Bupati tersebut diatas melalui konsultasi/pertemuan langsung dengan Tim Teknis dari Direkorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Kementerian PUPR di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2020.

Hasil konsultasi tersebut adalah terbitnya Surat dari Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor BM. 07. 02.BK/87 perihal Trase Jalan Tol Gedebage-Tasikmlaya-Cilacap di Wilayah Kabupaten Cilacap, yang pada intinya melakukan evaluasi terhadap Usulan Perubahan Trase Jalan Tol, lokasi Simpang Susun (SS) dan lokasi Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Leave a Reply

Your email address will not be published.