Mar 09 2020

RAKOR EVALUASI DAN REVIEW SK KUMUH KABUPATEN CILACAP

Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan rapat koordinasi guna mengevaluasi dan mereview SK Kumuh Perkotaan Kabupaten Cilacap Tahun 2014. Rapat diadakan di ruang rapat kantor sementara BAPPEDA (Gedung AKBID Graha Mandiri Cilacap), Jumat (06/03/2020) Pagi. Selain perwakilan dari BAPPEDA Kabupaten Cilacap, rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari DISPERKIMTA Kabupaten Cilacap, DISPERMADES Kabupaten Cilacap, perwakilan dari 5 (lima)  kecamatan di Kabupaten Cilacap serta empat orang Fasilitator Kotaku.

Rapat dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Cilacap, Imam Jauhari, S.T. dilanjutkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan DISPERKIMTA Kabupaten Cilacap, Ir. Gontho Pramuhargono, M.M. Dalam paparannya, beliau menyampaikan tentang evaluasi dan rekomendasi berdasarkan Capaian Penanganan Kumuh di Kabupaten Cilacap Tahun  2017 – 2019 sesuai SK Bupati Cilacap tahun 2014. Evaluasi dan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut.

  • Evaluasi Pelaksanaan
    1. Tidak semua Lokasi / kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Bupati Cilacap Nomor 663/514/25/Tahun 2014 dilakukan penanganan pengurangan kumuh, dikarenakan dari 26,88 Ha terdapat luasan yg masuk dalam wilayah administrasi desa yaitu Desa Menganti Kecamatan Kesugihan seluas 1,37 Ha dan Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi seluas 4, 67 Ha.
    2. Lokasi Kumuh di Kabupaten Cilacap khususnya di Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan seluas 1,03 Ha memiliki permasalahan pada kepemilikan lahan ( sebagian milik orang lain, tanah terlantar, tanah PELINDO, tanah PJKA, Sempadan sungai, dll) sehingga belum bisa tertangani.
    3. Terdapat perbedaan hasil perhitungan inventarisasi luasan kumuh antara Konsultan RP2KPKP dengan hasil perhitungan luasan kumuh dari Tim Pendamping KOTAKU.
    4. Adanya perubahan Pedoman dalam Penanganan Kumuh, semula Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan dan Permukiman Kumuh, menjadi Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
  • Rekomendasi Dinas Teknis
    1. Perlunya Sinergitas dan Keterpaduan program penanganan kumuh baik yang ada dalam dokumen Renstra, RPJMD, Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan
    2. Perlunya akurasi data dan relevansi yang sesuai dalam konteks keterpaduan penanganan kumuh menjadi sangat penting untuk menjadi dasar/ readiness criteria pembangunan, sehingga diperlukan pemutakhiran data / pendataan ulang kawasan kumuh sesuai Amanat Pasal 98 Undang-Undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
    3. Peningkatan Kolaborasi antar Pelaku Program / Stakeholders lainnya untuk saling bekerjasama dalam penuntasan kumuh

Setelah penyampaian dari Bapak Gontho Pramuhargono, dilanjutkan dengan sesi dengar pendapat yang dimoderatori  oleh Ibu Rosalina, ST., MT.  Sebelum penutupan dari sesi dengar pendapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Tim Asosiasi Kota dan Fasilitator Kotaku berkoordinasi dengan 15 Kelurahan dan 2 Desa untuk melakukan evaluasi capaian penanganan dan identifikasi usulan lokasi kumuh baru.
  2. Didalam usulan dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria berdasarkan penanganan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
  3. Untuk lokasi kumuh yang masuk dalam wilayah administrasi desa tetap dilakukan pemantauan dan di usahakan pengentasannya memalui mekanisme penganggaran CSR, ADD, maupun Pokok-Pokok Pikiran Dewan.
  4. SK Kumuh baru yang akan disusun dengan mengkompilasi data dari  sisa luasan hasil pencapaian pelaksanaan dari tahun 2014-2019 yang belum tertangani, hasil survey konsultan RPKPKP maupun survey lapangan Tim Fasilitator Kotaku dan Asosiasi Kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published.