Oct 08 2019

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Launching dan Launcing Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT)

Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Bappeda menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dengan agenda Sosialisasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 176 Tahun 2019 tentang Strategi Penanganan Kemiskinan melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu dan Launcing Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) terintegrasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Cilacap (SIPPeCi). Rakor bertempat di Gedung Jalabumi Setda Cilacap  Hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019

Kepala Bappeda Sumbowo selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya rakor ini adalah untuk: untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 176 Tahun 2019 dan sinkronisasi serta penyelarasan program penanggulangan kemiskinan di masing-masing OPD, DPRD, Badan Usaha, Stakeholders dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Cilacap Tahun 2019 serta untuk meningkatkan pemahaman OPD, DPRD, Badan Usaha, Stakeholders dan Organisasi Masyarakat terkait Peraturan Bupati Cilacap Nomor 176 Tahun 2019 dan untuk memperoleh saran, masukan, dan pendapat guna pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun  2019.

Adapun agenda Rakor adalah:

1.    Sosialisasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 176 Tahun 2019 tentang Strategi Penanganan Kemiskinan Melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu di Kabupaten Cilacap dan

2.    Launching Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Cilacap (SIPPeCi); serta dilanjutkan dengan

3.    Penandatanganan Komitmen Bersama Pemanfaatan BDT Terintegrasi dalam SIPPeCi untuk Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

Rakor yang di buka oleh Wakil Bupati Syamsul Aulia Rachman dihadiri oleh  Para Ketua Komisi DPRD, Seluruh OPD dan Camat se Kabupaten Cilacap, perwakilan Kepala Desa  BUMN/BUMD, perbankan dan perusahaan swasta dan serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menekankan berbagai bantuan pengentasan kemiskinan yang disusun oleh dinas/instansi maupun stakeholder, harus mengacu pada BDT. Melalui keterpaduan ini, diharapkan ada percepatan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Wabup meminta agar BDT diupdate tiap 2 tahun sekali. Serta ada upaya untuk mengedukasi masyarakat dan menanamkan budaya malu, sehingga mereka yang sudah mulai membaik perekonomiannya, tidak lagi terus mengharap bantuan pemerintah.

Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf dalam pengarahannya menjelaskan, dari 284 desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap, masih ada 71 desa yang masuk kategori miskin. Bappeda bersama stakeholder terkait diminta memetakan, dan menyusun program penanggulangan kemiskinan sesuai kebutuhan tiap desa.

Setelah penandatanganan komitmen bersama, disampaikan beberapa paparan oleh narasumber yaitu:

  1. Paparan Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ( Teguh Hadi Nugroho );
  2. Paparan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Cilacap (Dian Setiabudi);
  3. Paparan Peraturan bupati cilacap Nomor 176 tahun 2019 Tentang Strategi penanganan kemiskinan melalui perencanaan pembangunan daerah berbasis data terpadu Di kabupaten cilacap oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap (Wasi Ariyadi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.